Rabu, 02 Mei 2018

Hardiknas dan Politisasi Pendidikan


Saat ini merupakan momen sejumlah kontestan untuk menjual “barang dagangannya”, bukan hanya fasilitas umum yang disuarakan, namun (lagi-lagi) para pasangan calon (paslon) menjual dagangan politiknya melalui janji-janji pendidikan gratis. Bahkan terdapat janji politik yang tidak mencerminkan sebuah kebijakan yang berlaku secara nasional alias kontra-produktif dengan nilai-nilai kependidikan nasional.

Sesungguhnya, menjual nama pendidikan gratis di moment politik. Karena hal ini merupakan pola lama yang selalu berulang dilakukan oleh politisi dan para calon kepala daerah dalam merebut suara rakyat. Padahal, pada dasarnya urusan pendidikan, sejatinya sudah menjadi amanat konstitusi dan mutlak diselenggarakan oleh pemerintah atau kepada siapapun yang berkuasa di atas.

Bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS) yang diselenggarakan setiap 2 Mei, serta secara serentak seluruh unsur pendidikan melakukakn upacara nasional. Seyogyanya pemerintah maupun para calon kepala daerah yang saat ini berkontestasi justru dapat fokus pada bagaimana upaya meningkatkan sistem pendidikan yang berkualitas di zaman milenial ini serta menata substansi bahan ajar sesuai dengan jenjang atau tingkatan, kekhususan, dan urgensi nilai kebutuhan lingkungan strategis yang mampu menopang pembangunan karakter bangsa.

Di tengah dekadensi moralitas bangsa yang sedang merosot tanpa terkecuali pelajar, muda-mudi, masyarakat luas termasuk politisi sekalipun, birokrat yang kini banyak berurusan dengan barang terlarang (narkoba), korupsi, ujaran kebencian, dan hoax yang perlu dicegah dan diatasi sejak dini.

Hari Pendidikan Nasional, bukan hanya sekedar mengenang hari kelahiran Ki Hajar Dewantara selaku Perintis Pendidikan Nasional, namun lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan pendidikan yang tidak lagi mengenal batas, tempat dan waktu. Untuk itu, pembenahan sistem pendidikan nasional dan adaptasi bahan ajar, agar dapat terhindar dari krisis yang bersifat multidimensional, mendorong peradaban, cerdas dengan penggunaan teknologi, serta mampu mewujudkan konsep pendidikan.

Sebagai salah satu stakeholder pendidikan, yang harus difokuskan adalah mampu menyiapkan diri dan memotivasi orang lain untuk siap menghadapi tantangan pendidikan. Karena ke depan sungguh semakin berat dan kompleks, tidak hanya sekedar pada isu pendidikan gratis, santunan alat-alat sekolah dan pakaian seragam bebas, tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana melahirkan sebuah pendidikan yang berkualitas dan berkarakter.





2 komentar: